Dampak Ekonomi Nasionalisasi Terusan Suez oleh Mesir (1956)

Oleh: Aulia Faticha Achmad

Proyek pembangunan Terusan Suez diwacanakan oleh Napoleon Bonaparte namun pembangunan terusan ini direalisasikan oleh Ferdinand de Lesseps, seorang panglima perang dari Perancis yang mengantongi izin pembangunan proyek besar ini dengan persetujuan penguasa Mesir dan Sudan saat itu, Ismail Pasha. Terusan Suez dibangun untuk menghubungkan Laut Tengah dan Laut Merah sebagai salah satu cara untuk mempersingkat waktu pelayaran negara-negara Barat yang ingin ke Afrika maupun Asia yang sebelumnya harus memutar melewati Tanjung Harapan di Afrika Selatan (Hardoko, 2018).

Pembangunan Terusan Suez dimulai pada tanggal April 1859 dan selesai tahun 1869. Pembangunan terusan ini dibiayai oleh pemerintah Perancis dan Mesir. Inggris yang pada awal pembangunan tidak suka dan melakukan kritik terhadap pemerintahan Prancis atas pembangunan Terusan Suez, pada akhirnya di tahun 1875, pihak Inggris membeli 44% saham perusahaan pengelola Terusan Suez (Perancis) (Hasan, 2017). Seiring berjalannya waktu, Terusan Suez pun berubah menjadi salah satu jalur pelayaran paling ramai di dunia, karena letaknya yang strategis. Banyak kapal-kapal dagang dari negara-negara di  Eropa maupun Asia yang melewati Terusan Suez.

Tahun 1880-an, Inggris menjadi penguasa dominan atas Terusan Suez dan melakukan kolonisasi terhadap Mesir. Pada tanggal 29 Oktober 1888, ditandatangani sebuah perjanjian yaitu Konvensi Konstantinopel oleh Inggris, Jerman, Perancis, Spanyol, Italia, Belanda, Rusia, Austria-Hongaria, dan Kekaisaran Ottoman yang mengatur mengenai penggunaan Terusan Suez. Dalam Konvensi Konstantinopel, Terusan Suez harus selalu terbuka bagi kapal-kapal dari seluruh negeri, baik dalam keadaan perang maupun damai, serta menjadi pihak yang netral dengan tetap dibawah pengawasan pihak Inggris.

Pada tanggal 18 Juni 1956, Gamal Abdul Nasser seorang nasionalis Mesir terpilih sebagai presiden menggantikan Pangeran Naguib. Gamal Abdul Nasser tumbuh dalam lingkungan militer yang menjadikan ia memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi dan sangat anti terhadap penjajahan dan kekuatan asing. Setelah tampil sebagai presiden, Gamal Abdul Nasser mulai melakukan perubahan dan perbaikan Mesir baik dalam berbagai bidang, salah satunya bidang ekonomi. Sebagai seorang yang antikolonialisme, ia juga melakukan usaha perjuangan untuk membebaskan Mesir dari kolonisasi Inggris dan Perancis atas Terusan Suez.

Dalam usahanya untuk meningkatkan aspek ekonomi Mesir, pada 26 Juli 1956, secara mengejutkan Gamal Abdul Nasser mengumumkan nasionalisasi Terusan Suez. Nasionalisasi Terusan Suez ini juga dipicu karena Amerika Serikat dan Inggris tidak jadi melakukan pendanaan atas pembangunan Bendungan Aswan, yang merupakan salah satu program ekonomi penting bagi Nasser (Bilqis, 2019: 25). Upaya nasionalisasi ini mendapatkan pertentangan dari Inggris dan Perancis yang memiliki saham di Suez Canal Company dan adanya nasionalisasi ini akan memberikan kerugian bagi Inggris.

Dampak Ekonomi Nasionalisasi Terusan Suez bagi Mesir

Nasionalisasi Terusan Suez yang diumumkan Gamal Abdul Nasser pada 1956 telah dinyatakan dalam Undang Undang Nasionalisasi sehingga secara mutlak Terusan Suez menjadi hak milik Mesir tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Nasionalisasi Terusan Suez ini juga merupakan salah satu  strategi Nasser untuk mendapatkan sumber dana dalam pembangunan Bendungan Aswan yang semula akan didanai oleh Amerika Serikat dan Inggris namun batal. Program pembangunan Bendungan Aswan di Sungai Nil ini dibangun pada tahun 1960 dan selesai di tahun 1970.

Pada masa-masa awal nasionalisasi ketika Terusan Suez diblokir dari 1956 hingga 1957, perekonomian Mesir sempat terpuruk. Amerika Serikat tidak lagi memberikan bantuan terhadap Mesir, semua aset dan mata uang Mesir dibekukan di Inggris, Prancis, dan Amerika. Selain itu, Inggris juga melakukan embargo (isolasi) ekonomi terhadap Mesir yang semakin memperburuk keadaan perekonomian Mesir (Bilqis, 2019: 42). Selain itu, hal ini juga diperparah dengan invasi yang dilakukan oleh Inggris, Perancis, dan Israel di kawasan Terusan Suez. Masalah ini sampai ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena dianggap akan membahayakan banyak pihak. Namun, berkat tekanan dari Amerika dan PBB terhadap pasukan Israel, situasi ini dapat diredam dengan pasukan Israel, Inggris, dan Perancis yang menarik mundur pasukannya.

Namun, permasalahan ini juga cepat ditangani oleh pihak Mesir dengan pembukaan kembali Terusan Suez di tanggal 10 April 1957. Mesir melakukan negosiasi dengan Amerika, Inggris, dan Perancis untuk memulihkan ekonomi Mesir. Pada 22 Agustus 1958, tercipta kesepakatan antara Mesir dengan Prancis yang kemudian disusul oleh kesepakatan dengan Inggris di tahun 1959. Dengan dibukanya kembali Terusan Suez bagi dunia umum, aktivitas pelayaran dan perdagangan dapat berjalan dengan lancar dan berkembang pesat.

Perekonomian Mesir berangsur-angsur meningkat baik dengan kemajuan aktivitas ekspor dan impor yang berdampak pada bertambahnya devisa negara. Selain itu, adanya Bendungan Aswan yang digunakan untuk menangkal banjir luapan air Sungai Nil, juga dimanfaatkan sebagai tenaga listrik bagi masyarakat Mesir, serta digunakan sebagai irigasi bagi lahan-lahan pertanian (Rachmawati, 2013).