Aksi Spionase Australia terhadap Indonesia pada Tahun 2009

Aksi Spionase Australia terhadap Indonesia

Spionase merupakan kegiatan penyelidikan rahasia terhadap data-data yang menyangkut keamanan nasional seperti data ekonomi dan data kemiliteran atau sering disebut dengan pemata-mataan. Pada sekitar peristiwa Perang Dingin terdapat adu kekuatan spionase atau intelijen antara KGB (Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti) Uni Soviet dengan CIA (Central Intelligence Agency) Amerika Serikat yang sama-sama kuat dan saling melakukan aksi spionase satu sama lain. Kemudian, seiring perkembangan zaman maka aksi spionase ini dilakukan negara-negara untuk memata-matai baik ke dalam maupun ke luar negeri yang bertujuan untuk stabilitas keamanan nasional. Setiap negara ingin mengetahui informasi-informasi terkait dengan negara lain yang berkaitan dan berhubungan dengan negaranya (Prasetyo, 2014: 184).

Salah satu bentuk dari aksi spionase adalah wiretapping atau penyadapan adalah proses pengambilan data dan informasi orang lain melalui percakapan tanpa diketahui oleh orang lain tersebut. Penyadapan dalam lingkup bernegara adalah kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh badan tinggi negara, jika di Indonesia seperti kepolisian, kejaksaan, BIN (Badan Intelijen Negara) dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) melalui perangkat telepon dan media elektronik lainnya (Purwodarminto, 2008: 346). Namun, penyadapan hanya dapat dilakukan oleh petugas yang berwenang dan mendapat izin dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan dan pengawasan tingkat tinggi. Berikut ini adalah ciri dari aksi cybercrime yang sesuai dengan spionase: 1) akses tidak sah, 2) tanpa kekerasan, 3) sedikit melibatkan kontak fisik, 4) menggunakan peralatan teknologi, 5) perbuatan yang membuat kerugian material maupun imaterial. (Zulkarnain dkk., 2008)

Kembali pada tahun 1973 ketika presiden Amerika Serikat yakni Richard Nixon harus mengundurkan diri yang disebabkan oleh Skandal Watergate. Skandal tersebut merupakan aksi spionase dalam hal ini penyadapan terhadap kantor partai Demokrat yang merupakan oposisi dari Nixon sendiri. Hal ini terkuak akibat pemberitaan dari Washington Post yang mendapat informasi mengenai skandal tersebut dari seorang informan yang memakai nama samaran “Deep Throat”.

Baca Juga  Upaya Daendels dalam Memperbaiki Pemerintahan Hindia Belanda

Hubungan romantis antara Amerika Serikat dan Israel ternyata tidak menghalangi aksi spionase dan penyadapan intelijen Israel terhadap pejabat tinggi Amerika Serikat. Claire Hoy dan Victor Ostrosky menerbitkan buku yang berjudul Mossad, yang isinya terdapat kegiatan spionase dan penyadapan oleh Mossad (Badan Intelijen Israel), termasuk negara sekutunya Amerika Serikat.

Penyadapan oleh Tetangga Selatan

Pada awalnya kasus ini diketahui karena pembocoran dokumen rahasia oleh mantan pegawai NSA (National Security Agency) yakni Edward Joseph Snowden pada tahun 2013. Dokumen-dokumen rahasia ini berisi tentang aksi spionase dan penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia khususnya terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dokumen tersebut juga berisi tentang penyadapan telepon seluler yang dimiliki oleh SBY dan para menteri-menterinya telah disadap selama 15 hari pada bulan Agustus 2009.

Snowden mengungkapkan bahwa Australia melakukan spionase terhadap negara-negara tetangganya di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Operasi intelijen ini melibatkan sekutunya yakni Amerika Serikat yang disebut dengan operasi Top Secret Program yaitu intersepsi jaringan telekomunisasi, radio dan jaringan internet tanpa sepengetahuan diplomat Australia di kedutaan besar di negara-negara Asia Tenggara (McAskill dan Taylor, 2013). Snowden membocorkan dokumen ini melalui surat kabar Jerman yakni “Germany’s Der Spiegel” dan surat kabar Australia yaitu ‘’Sydney Morning Herald’’. Dalam dokumen tersebut selain presiden terdapat nama-nama pejabat tinggi yang disadap oleh Australia yakni Jusuf Kalla, Dino Patti Djalal, Andi Mallarangeng, Widodo Adi Sucipto, Sofyan Djalil, Hatta Rajasa dan Sri Mulyani. (Brissenden, 2013)

Sistem penyadapan yang dilakukan oleh Australia yakni dengan cara panggilan siluman atau panggilan serupa yang diarahkan kepada target dalam hal ini Presiden SBY. Ketika panggilan siluman tersebut sudah terhubung ke ponsel target maka penyadapan dilakukan dengan cara menyadap sambungan jaringan yang digunakan ponsel dan mengambil data yang ada di ponsel target tanpa sepengetahuannya.

Baca Juga  Pedang Terhunus Jepang di Timor

Selain dengan menggunakan panggilan siluman, penyadapan juga dilakukan dengan cara pendataan terhadap ponsel target yang sudah menggunakan sinyal 3G kemudian dilakukan penyadapan. Di Asia Tenggara khususnya di Indonesia jaringan 3G pada saat itu sudah sangat marak sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa menjadi target penyadapan.

Pada saat itu peran Presiden SBY sangat penting sebagai kepala negara terkait dengan dinamika politik baik dalam maupun luar negeri, ekonomi bahkan keamanan nasional dan global. Selain SBY terdapat juga nama-nama pejabat yang terindikasi tersadap memiliki peran yang penting karena berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah Indonesia. Hal ini yang menjadikan Australia sangat mudah mendapatkan informasi dan data mengenai keadaan Indonesia melalui penyadapan telepon seluler para pejabat tinggi tersebut.

Dokumen yang bocor ini ternyata juga dipastikan valid oleh kepala Badan Intelijen Nasional yakni Marciano Norman yang menjelaskan bahwa Australia telah melakukan penyadapan telepon sejumlah pejabat tinggi negara Indonesia pada saat KTT di Bali dan ketika Presiden SBY menghadiri acara internasional yakni G-20 di London pada 2009 (BBC, 2013). Data yang dibutuhkan oleh Australia pada saat itu adalah data mengenai terorisme yang sedang banyak muncul pada saat itu. Selain terorisme juga data mengenai People Smuggling atau imigran yang kerap datang ke Australia.

Dampak dari penyadapan Australia ke Indonesia

Banyak pihak dari Indonesia yang mengecam tindakan spionase Australia terhadap Indonesia. Bahkan masyarakat Australia sendiri menolak tindakan semacam ini karena dapat merenggangkan hubungan Australia-Indonesia yang sudah lama terjalin. Dan banyak pihak juga yang mendesak Presiden SBY agar bersikap dalam menghadapi hal tersebut.

Kemudian langkah yang dilakukan oleh pemerintah pasca kejadian tersebut adalah dengan menarik Duta Besar Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema. Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia tidak terima dengan alasan apa pun tindakan yang dilakukan oleh Australia dalam jumpa pers yang dilakukan saat itu (VIVA, 2013). Pemerintah Indonesia juga memanggil kedubes Australia untuk Indonesia untuk membicarakan hal tersebut. Namun, Perdana Menteri Australia, Tony Abbot tidak memberikan dan tidak bisa menjelaskan mengenai aksi penyadapan yang dilakukan Australia kepada Indonesia.

Baca Juga  Apakah Christian Snouck Hurgronje Masuk Islam?

Kegiatan spionase yang dilakukan oleh Australia ini tentunya membuat harga diri Indonesia di mata dunia menjadi turun dan mengakibatkan pemerintah Indonesia tidak terima apabila Badan Intelijen Australia menyadap beberapa pejabat tinggi Indonesia. Masyarakat pun ikut andil mengenai masalah ini yakni kelompok ahli informatika dan peretas atau hacker dari Indonesia meng-hack situs-situs yang berbasis domain Australia baik negeri maupun swasta.

.

Penulis: Penta Lavida

Editor: Fastabiqul Hakim