Berbagai Masalah yang Muncul Pasca Kamboja Merdeka

masalah kamboja

Setelah Kamboja mendapatkan kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1953 bukan berarti Kamboja telah sejahtera, tetapi pasca kemerdekaan, Kamboja malah dilanda berbergai masalah. Hal ini dikarenakan akibat dari timbulnya masalah politik dalam negeri sendiri yang memicu perang saudara (Puspitasari, 2013: 2). Nordom Sihanouk merupakan pangeran Kamboja yang diangkat Prancis sebagai raja Kamboja. Di bawah kepemimpinan Sihanouk, Kamboja menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional.

Sihanouk ketika memerintah Kamboja membuat berbagai macam kebijakan yang menimbulkan pertentangan. Salah satu kebijakannya yang menimbulkan polemik adalah kaum komunis Vietnam diperbolehkan untuk menggunakan pelabuhan di Kamboja untuk urusan peperangan. Sihanouk juga mengizinkan Amerika untuk mengebom pasukan Viet Cong yang berembunyi di Kamboja. (Lihat: Abdillah, 2018)

Dari berbagai kebijakan yang menimbulkan polemik internal ini memicu aksi kudeta yang dilakukan oleh Jendral Lon Nol pada tahun 1970. Lon Nol berhasil menggulingkan Sihanouk dan kemudian ia naik menjadi presiden Republik Khmer. Republik Khemer di bawah pimpinan Lon Nol menjadi sayap kanan Amerika Serikat dan mendukung upaya membasmi komunis di Kamboja dan Vietnam. Setelah digulingkan oleh Lon Nol, Sihanouk bergabung dengan  Khieu Samphan, Hou Yuon, dan Hu Nim (Tiga serangkai), Sihanouk juga bergabung dengan Khmer Merah yang merupakan organisasi berpaham komunis di Beijing.

Khmer Merah yang mengetahui bahwa Kamboja di bawah pimpinan Lon Nol menjadi sayap kanan Amerika Serikat sangat menentang. Hal ini berbuntut pada penggulingan Lon Nol oleh Khmer Merah dibawah pimpinan Pol Pot pada 17 April 1975, kemudian nama Republik Khmer diubah menjadi Kampuchea. Pol Pot memulai “Tahun Nol” yakni bahwa semua dimulai dari nol. Awal pemerintahannya Pol Pot membuat kebijakan yakni memerintahkan seluruh penduduk kota untuk pindah ke pedesaan dalam rangka upaya “Revolusi Agraria” untuk tinggal dan bekerja sebagai petani, hal ini dikarenakan kota besar merupakan basis aristrokat dan penghambat revolusi (Lihat: Hasan, 2019). Rezim Khmer Merah juga gencar membunuh pekerja dan masyarakat yang menyimpang atau berusaha kabur. 

Baca Juga  Pasang Surut Kebudayaan Maritim Orang Jawa

Pada April 1978 Pol Pot memulai invasi ke Vietnam dengan menyerang desa-desa tdi perbatasan dan membantai warganya. Hal ini yang memicu perang Kamboja-Vietnam, Vietnam belas dendam dengan mengerahkan militer menyerang ke jantung pertahanan Kamboja. Pada 7 Januari 1979 Vietnam sukses merebut Phnom Penh, dan otomatis mengakhiri rezim Khmer Merah.

Pasca Khmer Merah berhasil digulingkan, Vietnam tidak langsung meninggalkan Kamboja. Vietnam malah menjadikan Kamboja sebagai daerah bawahan. Vietnam mempekerjakan sekitar 380.000 petani lokal dengan cara kerja paksa.

Rakyat Kamboja tersadar, mereka yang sebelumnya menganggap Vietnam sebagai juru selamat akhirnya menentang Vietnam. Muncul  Front Pembebasan Nasional Rakyat Khmer, FUNCINPEC yang didirikan Norodom Sihanouk. Kemudian muncul juga kelompok pimpinan Son Sann, yaitu Front Pembebasan Nasional Rakyat Kampucea yang anti-komunis, menentang Khemer Merah maupun Vietnam. Hal ini kemudian memotivasi Sihanouk untuk membentuk pemerintahan koalisi pada tanggal 17 Juni 1982 bernama Coalition Government for Democratic Khmer (CGDK) dengan Formatur pemerintahannya Pangeran Norodom Shanouk sebagai Presiden, Khieu Shamphan sebagai Wakil Presiden dan Son San menjadi Perdana Menteri. PBB mengakui CGDK sebagai pemerintahan yang sah di Kampuchea.

.

Penulis: Adien Tsaqif

Editor: Adien Tsaqif