Clash di Tasikmadu 1948 : Awal Pertempuran Saudara di Solo dan Pra Madiun Affair

Setelah ditandanginya Perjanjian Renville menjelang Ramadhan 1948, Soedirman memerintahkan Pasukan Siliwangi untuk berhijrah ke daerah republik (Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, dan Jawa Timur). Singkat cerita, Brigade II kebagian daerah Surakarta. Nah, persoalan muncul pada penempatan daripada Brigade II ini yang terkesan sebagai “tamu.” Hal tersebut mengandung arti Siliwangi mengganggu ketentraman “tuan rumah.”

Brigade II terbagi empat divisi. Adapun Batalion 1 “Sunan Gunung Jati” dikomandoi oleh Mayor Rukman di Pabrik Gula Tasikmadu, 12 km ke timur dari Kota Solo. Sementara yang lain berturut-turut, Batalion 2 “Taruma Negara,” Batalion 3 “Kian Santang” dan Batalion 4 “Taji Malela yang dikomandoi berturut-turut pula Mayor Sentot Iskandardinata di Pabrik Gula Delanggu, Mayor Sambas Atmadinata di Sragen dan Mayor Umah Wirahadikusumah (kelak Wakil Presiden era Soeharto) di Pabrik Gula Colomadu. Selain Batalion 1, mereka akan terlibat dalam penumpasan PKI 1948 atau sebagai garnisun di wilayah republik.

Menukil daripada buku Soe Hok Gie, “Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan.” A. H. Nasution, “Tentara Nasional Indonesia Jilid 2,” dan Himawan Soetanto, “Madiun: dari Republik ke Republik” menyatakan kesukaran ekonomi karena sebagai pengungsi membuat keterpaksaan bertindak. Hal tersebut juga diperparah oleh rencana Wild West kaum FDR-PKI dan simpatisannya yang menganggap kehadiran Stoot Leger Wilhelmina (SLW= ejekan bagi Siliwangi) itu sebagai “perusuh”. Singkatnya, konflik antara KPP Senopati sebagai pasukan “pribumi” Solo pun meruncing. Aktivitas militer di Solo sebenarnya sudah getir semenjak Gubernur Militer Wikana h Pesindo bertugas. Setidaknya, intervensi telah terjadi antara pro dan anti “merah.” Ini berarti Solo secara de facto berada di bawah “merah.”

Sebelum bulan puasa tahun 1948, kondisi memilukan dialami oleh Mayor Rukman, anak buah, dan sanak familinya karena hidup serba terbatas bahkan di barak pengungsian. Mereka pun tidak didukung oleh rakyat, makin membuat sulit keadaan. Sebelumnya, dalam sebuah memoarnya Letkol Abdurahman menuliskan betapa dagelannya Alimin. Tokoh PKI tulen yang dianggap orang tua bagi Mayor Rukman menegurnya berkali-kali dengan menemuinya langsung. Tegurannya itu ialah :

Baca Juga  Lingkaran Wina: Gerakan dalam Bidang Filsafat untuk Mencapai Kebenaran Ilmiah

Jangan kita berubah haluan. Hendaknya kita tetap prajurit TNI yang tidak menganut salah satu faham politik, apalagi menjadi anggota partai politik.

Namun, kebutuhan usai lebaran menjadikan keliaran anak buah Batalion Rukman yang menjadi bulan-bulanan rakyat dan KPPS serta simpatisan “merah”-nya. Adanya tindakan yang merugikan di Solo memicu sengketa dengan KPPS. KPPS dengan komando Suadi beserta Komisi Militer Distrik Mayor Martowiyono menuntut agar keliaran pasukan Siliwangi yang melakukan penggedoran, perampokan, dsb diserahkan pada KPPS. Seterusnya ditanggapi oleh Mayor Rukman, bahwa masalah tersebut ialah masalah intern dan akan diselesaikannya sendiri.

Sumber foto : Ath Thaariq, 2020 SCAN TNI Jilid 2

Tanpa disangka-sangka, 23 Agustus 1948 Divisi 4 eks TLRI pimpinan Yadau beserta beberapa Tentara Pelajar (TP) yang liar dengan menggabungkan diri dengan pasukan ALRI Gajah Mada mengultimatum kedudukan Mayor Rukman agar menyerah hari itu juga pukul 7 malam. Keesokan harinya, karena tiada respon sang pengultimatum tadi menyerang dan mengepung dan bersama dukungan laskar atau rakyat pro-“merah” yang selama ini membenci kehadiran mereka. Justru selepas itu, kerugian ada pada piak penyerang yang unggul tiga dibanding satu dengan 7 orang korban.

Tidak hanya di Tasikmadu, gencar konsinyasi “siap tempur” juga terjadi di posisi Brigade II di daerah Delanggu dan Colomadu.  Evaluasi pertempuran tersebut membuahkan hasil untuk membikin Batalion Rukman kembali ke daerah asalnya. Pimpinan KRU, Kol. Drg. Moestopo menyepakati hal tersebut daripada harus bertempur dengan saudara lebih baik bertempur dengan agresor luar. Hasil tersebut juga membuat lemahnya dukungan dari Republik dan atase militer di Solo bagi Brigade II. Hal tersebut membuat kesatuan lain juga mengingini tindakan yang sama. Bahkan meruncing, setelah Pak Dirman menyoal siapa “anaknya” yang membuat kecewa Siliwangi di kemudian hari.

Baca Juga  Kebebasan Beragama di Indonesia dalam Konteks Sejarah

Kembali ke problema Mayor Rukman yang diputuskan kembali ke kedudukan awal di Cirebon, Jawa Barat. Letkol Bachrun sebagai Komandan Brigade VIII/ Divisi 8 Diponegoro melapor pergerakan mereka sebagai “desersi”. Bahkan, disiarkannya dalam media massa baik di Yogyakarta dan Surakarta. Sesungguhnya setelah keluarnya Batalion Rukman tersebut, rencana Wild West FDR-PKI makin mengganas. Sebagai contoh, Dr. Moewardi di culik dan di bunuh, Wikana di copot dan di gantikan Kol. Gatot Soebroto sebagai pucuk Komando Diponegoro dan “September Merah Madiun Affair.”

.

Penulis: Muhammad Ath Thaariq

Editor: Fastabiqul Hakim