Kebebasan Beragama di Indonesia dalam Konteks Sejarah

sumber gambar: pexels.com

Kebebasan beragama di Indonesia sendiri mengalami tarik ulur yang cukup lama dan mengalami berbagai perubahan. Pada masa pemerintahan Orde Lama, Presiden Soekarno  ingin memisahkan antara agama dan negara, beliau ingin negara Indonesia tidak usah dikaitkan dengan agama. Agama harus berdiri sendiri begitupun dengan negara.

Dalam pidatonya Presiden Soekarno tidak ingin negara dipisahkan secara radikal dengan agama. Dalam pidatonya beliau mengatakan, bahwa menurut cita-cita Islam negara haruslah bersatu dengan agama. Meski asas konstitusi negara memisahkan dengan agama.[1]

Di masa pemerintahan Orde Baru, hubungan agama dan negara mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan-perkembangan cukup signifikan. Pada mulanya pemerintah menaruh kecurigaan-kecurigaan terhadap Islam, karena pemerintah Orde Baru mengkhawatirkan politisasi Islam.[2] Pada masa ini pemerintah tidak membatasai aktivitas keagamaan tetapi lebih membatasi aktivitas politik keagamaan khususnya Islam.

Setelah kekuasaan Orde Baru berakhir sangat nampak aktivitas-aktivitas politisasi agama yang cukup signifikan. Munculnya partai-partai politik yang bernuansa Islam seperti PAN, PKB, PPP, PBB, Partai Keadilan, dll, hal ini menunjukan bahwa pasca reformasi merupakan masa dimana mulai bangkitnya politisasi bernuansa agama.[3]

Juga Hasil amandemen UUD 1945 pada tahun 1999-2000, membentuk penataan ulang sistem kenegaraan Indonesia sehingga terciptanya sistem pemerintahan yang demokratis yang mensyaratkan kedua hal pokok: pertama, pembatasan kekuasaan dan kedua, adanya jaminan hak-hak asasi manusia tanpa melihat faktor pembeda.[4]

Hasil amandemen UUD 1945 juga menyangkut hal-hal yang menyangkut kebebasan dalam beragama. Pasal 28E UUD 1945, misalnya sangat tegas dalam hal itu:

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkanya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Dengan hal itu menjadi gamblang bahwa hak dan kebebasan beragama atau berkeyakinan merupakan pilihan yang bebas “sesuai dengan hati nuraninya”. Tidak ada institusi apapun yang dapat menghalangi, meniadakan atau memaksakan agama atau keyakinan seseorang.

Selanjutnya pada tahun 2000 pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Negara Indonesia mengakui Agama Konghucu sebagai agama resmi. Selain memberikan pengakuan agama konghucu menjadi agama resmi, Gus Dur juga membebaskan pemeluk ajaran Konghucu untuk menjalankan ibadah agamanya secara terbuka yang sebelumnya pada kekuasaan Orde Baru melarang tradisi Tionghoa termasuk agama Konghucu eksis di Indonesia. Ini juga membuktikan bahwa pasca reformasi negara Indonesia mulai membebaskan kepada warga negara untuk memeluk agama sesuai kepercayaanya.

Baca Juga  Representasi Film Hotel Rwanda terhadap Genosida di Rwanda 1994

Ini semua merupakan suatu tanda bahwa negara Indonesia memiliki keberanian dalam menghadapi tantangan untuk mengelola agama dalam lingkukan demokrasi yang baru. Tetapi dalam hal ini negara Indonesia mendapat tantangan baru, karena demokrasi lebih banyak memberikan tuntutan kepada rakyat dibandingkan dengan rezim otoriter.[5] Dan juga nantinya negara Indonesia akan mendapat banyak sekali kasus-kasus yang bersangkutan dengan agama, karena pasca reformasi negara Indonesia menganut sistem demokrasi yang dimana rakyat diberikan kebebasan dalam menggapai haknya.

Lalu apakah negara Indonesia menganut sistem sekuler? Jawabanya adalah tidak, tetapi juga bukan negara teokrasi. Negara Indonesia menganut sistem mengakui beberapa Agama resmi yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Dan didalam sistem hukumnya mengambil nilai-nilai dari ajaran agama.

Kasus-kasus Kebebasan Beragama di Indonesia

  1. Pengakuan Diskriminatif Terhadap Penganut Agama Leluhur di Indonesia

Sejak Indonesia merdeka, beberapa kelompok warga negara mengkategorikan diri sebagai penganut agama leluhur, atau bukan penganut salah satu enam (6) “agama resmi”  (yang diakui) negara. Mereka adalah kelompok warga negara yang menuntut pengakuan dan pelayanan negara atas hak-hak sipil berdasarkan keberagaman mereka yang sepanjang sejarah Indonesia diabaikan dan dilanggar.[6]

Penganut agama leluhur merupakan kelompok warga negara yang “agama/kepercayaanya” dimaknai, dipahami, dan diperlakukan secara berbeda dari waktu ke waktu. Agama mereka diklaim animis dan primitif. Agama leluhur diperlakukan sebagai “budaya” yang satu sisi perlu dikembangkan, tetapi disisi lain penganutnya dianggap komunis, dan dituntut untuk konversi ke agama resmi.[7]

Hal ini menunjukan bahwa negara Indonesia masih membedakan warga negara atas nama agama. Seperti pengosongan kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) menunjukan bahwa negara Indonesia masih mengkategorikan warga negara Indonesia berdarsarkan agama, yaitu agama resmi dan non resmi. Ini merupakan kasus yang perlu dibahas dan dikritisi.

  1. Kasus Kekerasan Agama Pasca Reformasi 1998
Baca Juga  Siapakah Dalang di Balik Pembunuhan Benazir Bhutto?

Sejak 1998, kasus-kasus bernuansa agama memang terus meningkat dan meluas. Dalam konteks pelanggaran kebebasan beragama, kekerasan yang menimpa berbagai kelompok pemeluk agama dan keyakinan minoritas yang berbeda dengan anutan mayoritas, mereka menjadi korban pelanggaran kebebasan beragama.

Misalnya saja kekerasan yang dialami Jemaat Ahmadiyah, yang berlangsung dramatis berbagai tempat, seperti di Manislor Kuningan, Jawa Barat dan di Kampus Mubarak Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Parung Bogor, hingga di Lombok, NTB. Massa dengan beringas membakari pemukiman warga ahmadiyah pada 10-13 September 2002 dan membuat ratusan Jemaat Ahmadiyah kehilangan tempat tinggal.[8]

  1. Kasus Kristenisasi dan Islamisasi

Peristiwa kekerasan pada sekitar tahun 2000-2001 di Ambon dan Maluku yang memakan korban jiwa dan harta benda yang sangat besar. Apa pun motif dan pemicu dibalik kekerasan itu yang muncul yaitu isu agama. Dari informasi berbagai media yang dibuat oleh kedua kelompok yang sedang terlibat dalam konflik, yakni Muslim dan Nasrani, telah jelas bahwa mereka menggunakan justifikasi moral dan agama untuk tindakan mereka.[9]

Pihak Muslim menyatakan bahwa sekenario besar besar kristenisasi telah menjadi tujuan yang mendorong orang-orang kristen membantai orang-orang Islam dan merusak harta benda mereka. Demikian juga isu islamisasi bagi orang-orang kristen.

  1. Munculnya Organisasi-organisasi Militan Islam Yang Bermain Di Ruang Demokrasi

Fenomena revivalisme Islam atau kebangkitan Islam di Indonesia pasca reformasi tahun 1998, juga merupakan suatu fenomena yang cukup kontroversi. Mereka bermain di ruang demokrasi dengan bermetamorfosis menjadi apa yang disebut partai politik Islam. Sementara itu, sebagian yang lain bertahan diluar menjadi organisasi massa penyokong sembari memelihara militansi dan radikalisme yang biasa disebut dengan “gerakan salafi-militan” seperti Ikhwanul Muslimin (IM), Laskar Jihad, Laskar Jundullah, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hammas, Dakwah Salafi, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jama’ah Anshorut Tauhid (JAT), dan Front Pembela Islam (FPI).[10]

Organisasi tersebut sejatinya bukanlah hal baru di Indonesia, hanya saja pasca 1998, setelah lama tiarap di hadapan otoritarianisme Orde Baru. Yang memang menajiskan setiap bentuk politik Islam dan anasiris islamisme umumnya. Dengan jatuhnya kekuasaan Orde Baru dan munculnya sistem demokrasi mereka memanfaatkan kebebasan tersebut dengan melahirkan kembali ideologinya.

Baca Juga  Tragedi Chernobyl dalam Konstruksi Film 'Chernobyl'

Penutup

Masalah kebebasan beragama di Indonesia sendiri mengalami berbagai tarik ulur. Pada mulanya pemerintah menaruh kecurigaan-kecurigaan terhadap Islam, karena pemerintah Orde Baru mengkhawatirkan politisasi Islam. Pada masa ini pemerintah tidak membatasai aktivitas keagamaan tetapi lebih membatasi aktivitas politik keagamaan khususnya Islam.

Setelah kekuasaan Orde Baru berakhir sangat nampak aktivitas-aktivitas politisasi agama yang cukup signifikan. Munculnya partai-partai politik yang bernuansa Islam seperti PAN, PKB, PPP, PBB, Partai Keadilan, dll, hal ini menunjukan bahwa pasca reformasi merupakan masa dimana mulai bangkitnya politisasi bernuansa agama.

Juga Hasil amandemen UUD 1945 pada tahun 1999-2000, membentuk penataan ulang sistem kenegaraan Indonesia sehingga terciptanya sistem pemerintahan yang demokratis yang mensyaratkan kedua hal pokok: pertama, pembatasan kekuasaan dan kedua, adanya jaminan hak-hak asasi manusia tanpa melihat faktor pembeda.

Terakhir terkait Pasal 28E UUD 1945 dijelaskan bahwa semua rakyat bebas memilih agama sesuai keyakinan. Tetapi dalam praktiknya masih belum diterapkan, hal ini dibuktikan dengan munculnya kasus-kasus kebebasan beragama khususnya diskriminatif terhadap penganut agama leluhur.

[1] Dr. Roma Ulinnuha. Kewarganegaraan: Kompilasi Referensi. Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga. 2014. Hlm 57.

[2] Ibid. Hlm. 58.

[3] Azyumardi Azra. Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Kerukunan Antarumat. Jakarta: Kompas. 2002. Hlm.110

[4] Zainal Abidin Bagir, dkk. Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia. Bandung: Mizan. 2011. Hlm. 143

[5] Anthony Reid, dkk. Mengelola Keragaman di Indonesia: Agama, Dan Isu Isu Globalisasi, Kekerasan, Dan Bencana Di Indonesia. Bandung: Mizan. 2012. Hlm 74.

[6] Samsul Maarif. Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia. Yogyakarta: CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies). 2018. Hlm. 1

[7] Ibid. Hlm. 2

[8] Fawaizul Umam. Kala Beragama Tak Lagi Merdeka: Majelis Ulama Indonesia dalam Praksis Kebebasan Beragama. Jakarta: Prenada Media. 2015. Hlm. 113

[9] Fawaizul Umam. Kala Beragama Tak Lagi Merdeka: Majelis Ulama Indonesia dalam Praksis Kebebasan Beragama. Jakarta: Prenada Media. 2015. Hlm. xii

[10] Ibid. Hlm. 92

*Tulisan ini disusun saat penulis melangsungkan studi di Perbandingan Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta