Kondisi Ekonomi Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin

Kondisi Ekonomi Demokrasi Terpimpin

Pada tahun 1959-1965 Indonesia menggunakan sistem pemerintahan terpimpin atau biasa kita sebut dengan demokrasi terpimpin. Demokrasi yang dipimpin oleh oleh penguasa yaitu presiden.

Dari pergantian sistem pemerintahan ini juga mendukung adanya sebuah pergantian di bidang lainnya seperti ekonomi misalnya. Pergantian pemerintahan ini di tandai dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi:

  1. Dibubarkanya konstituante
  2. Tidak berlakunya UUD’S dan berlakunya kembali UUD 1945
  3. Dibentuknya MPRS dan DPAS.

Hal tersebut berawal dari demokrasi liberal yang di rasa kurang cocok terhadap jati diri bangsa Indonesia yang kemudian membuat Presiden Soekarno mengganti sistem pemerintahan.

Dalam hal ini presiden berharap dengan adanya demokrasi terpimpin membuat ekonomi bangsa berkembang karena pada masa demokrasi sebelumnya mengalami keterpurukan.

Ditambah terjadinya pemberontakan di dalam negeri oleh sekelompok orang yang memiliki ideologi sendiri membuat kas negara menipis untuk menumpas pemberontakan-pemberontakan tersebut (Sholehudin, 2015).

Dalam sistem ekonomi pada sistem pemerintahan sebelumnya dirasa kurang karena lebih dirasa memberatkan rakyat dari pada kemakmuran rakyat.

Di mana ketakukan akan terjadinya ketimpangan sosial pada masa demokrasi liberal berlaku yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin.

Selain itu, demokrasi liberal membuat para penguasa bertidak secara sewenang-wenang penjatuhan kabinet itu sudah lumrah terjadi pemberontakan dan ketidakpuasan itu wajar terjadi.

Namun, dalam pembentukan demokrasi terpimpin ini sektor ekonomi di pimpin oleh pemerintah.

Di mana semua perecananan yang berkaitan konsumsi, distribusi dan produksi di kelola dan di pimpin oleh presiden selaku kepala negara.

Selain itu, harga kebutuhan pun di tetapkan oleh pemerintah sebagai pemeggang kekuasaan tertinggi. Semua peraturan dalam hal ekonomi dibuat pemerintah.

Dalam ekonomi demokrasi Terpimpin menurut pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 di pegang oleh pemerintah, swasta, dan koperasi.

Baca Juga  Penyebab Runtuhnya Kerajaan Pajang

Dalam sistem ekonomi ini pemerintah lebih menekankan kepada 3 pilar di atas dalam usaha menjaga kestabilan ekonomi dalam negeri.

Karena kita tau bahwa 3 pilar merupakan usaha yang berada di naungan pemerintah untuk mencapai target yang akan di capai.

Dengan cara dalam bidang produksi pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan ekonomi dalam negeri terutama bahan-bahan pokok.

Lalu dalam bidang distribusi pemerintah berusaha melakukan kegiataan agar semua kebutuhan masyarakat terpenuhi termasuk dalam daerah tercencil sekalipun.

Selanjutnya untuk kegiatan konsumsi pemerintah melakukan kegitaan ekspor/impor untuk menunjang kebutuhan kita tau dalam produksi tidak semua kebutuhan masyarakat terpenuhi maka di lakukan ekpor/impor. (Darani, 2018)

Dalam hal ini pada masa penerapan ekonomi dalam Demokrasi Terpimpin  ada beberapa program yang di jalankan pemerintah:

Program Impor dan Ekspor

Untuk memenuhi kebutuhan pemerintah melakukan kegiatan eksport dan impor. Hal ini di karenakan hasil dari inflasi ekonomi masa parlementer dan kenaikan penduduk yang cukup signifikan.

Hal ini yang membuat pemerintah giat untuk melakukan kegiatan ekspor dimana kita tau bahwa pada tahun 1960 pertambahan penduduk Indonesia  sebanyak  1,5 Juta sedangkan cadangan beras kita atau hasil produksi beras kita adalah 8,2 ton.

Pada tahun 1960 jumlah seluruh penduduk sebanyak 90 juta penduduk yang membutuhkan  9 ton beras. Tak hanya itu gaji tentara dan guru sebagian diberikan beras sebagai pengganti gaji rill.

Dari hal ini membuat  pemerintah membutuhkan pasokan beras cukup banyak. Lalu pemerintah meminta adanya impor dari Amerika Serikat yang pada masa itu mereka memiliki hasil lebih jadi bisa di ekspor ke Indonesia. (Amalia, 2018)

Pembuatan Poros Ekonomi Jakarta-Pekking

Pembuatan poros Jakarta Peking secara tidak langsung mengundang simpatik negara lain. Amerika bergerak karena mereka tau politik yang di lakukan Indonesia  terlalu condong ke Timur hal ini membuat Amerika memiliki niatan memberi pinjaman  kepada Indonesia agar bisa berdikari sendiri.

Baca Juga  Sejarah Serangan Umum 1 Maret dan Kontroversi yang Menaunginya

Amerika memberikan pinjaman  melalui program SAC pada 5 November 1960 senilai 16 juta dollar kepada Indonesia. Tak hanya itu mereka juga membuatkan sebuah infrastruktur yang mendukung program tersebut.

  1. Proyek Jatiluhur: dalam pemberian pengairan daerah Jawa Barat
  2. Padi Contra: membuat sebuah lumbung dan memberikan sebuah bantuan kepada petani yaitu irigasi .
  3. Pembuatan tempat pembibitan : yaitu dengan  memperbaiki dan mengelolanya dengan baik
  4. Pebuatan pupuk:Dengan melakukan penimbunan di berbagai daerah yang ada. (Amalia, 2018)

Koperasi

Pembentukan dan penyebar luas koprasi, menjadi agenda pemerintah dalam masa Demokrasi Terpimpin, dimana koprasi yang berasas Kekeluargaan.

Kekeluargaan dalam hal ini masyarakat membuat dan mengembangkan usahanya secara bersama-sama demi memperoleh keuntungan bersama.

Koperasi juga menghimpun tidak hanya uang namun dalam bidang lainnya seperti pertanian dll. Dari hal ini pemerintah menginginkan agar ekonomi kembali pulih. (Darani, 2018)

Devaluasi Mata Uang

Dalam hal ini pada tanggal 25 Agustus 1959, pemerintah melakukan penurunan nilai mata uang rupiah oleh pemerintah. Uang kertas yang nominalnya Rp 5000 di devaluasi menjadi Rp 50 dan Rp 1000 menjadi Rp 10.

Selain itu, pemerintah juga membentuk Bank Indonesia sebagai bank sirkulasi dimana tugasnya yaitu mencetak, mengedarkan, mengawasi peredaran uang serta menarik pengedaran uang.

Referensi:

Amalia, S. R. (2018). Hubungan Ekonomi Indonesia-Amerika Serikat Dalam Bidang Impor Hasil Pertanian Pada Masa Demokrasi Terpimpin. Avatara,e-Journal Pendidikan Sejarah , 79-82.

Darani, M. A. (2018). Koperasi Sebagai Alat Untuk Melaksanakan Prinsip Ekonomi Terpimpin Indonesia Tahun 1961. Avatara,e-Journal Pendidikan Sejarah , 253-254.

Sholehudin, A. (2015). Jargon Politik Masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965. Avatara,e-Journal Pendidikan Sejarah , 70-75.

Penulis: Annisa Aslamiza, Disti Orisa, & Farlina Budiarti