Latar Belakang Sistem Sewa Tanah Masa Pemerintahan Raffles

Sistem Sewa Tanah Masa Pemerintahan Raffles

Sistem sewa tanah diterapkan di Jawa pada masa kedudukan Inggris di bawah pemerintahan Sir Thomas Stamford Raffles.

Sistem  ini menggantikan kebijakan sebelumnya yang diterapkan oleh VOC dan Pemerintah Hindia Belanda yaitu contingenten.

Perubahan yang dilakukan oleh Raffles berprinsip liberal yang memberikan kebebasan dan kepastian hukum usaha untuk para petani di Jawa.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi atau membuat Raffles menerapkan kebijakan sistem sewa tanah di Jawa.

Sebelum sewa tanah diterapkan, Raffles membentuk sebuah komisi khusus yang bertujuan untuk mencari data mengenai informasi dan kondisi pertanahan, perkebunan, pertanian, dan penduduk di Jawa.

Akan tetapi yang lebih utama untuk mengetahui tentang informasi kepemilikan tanah-tanah di Jawa. Komisi khusus ini berada di bawah pimpinan Kolonel Mackenzie yang ditunjuk langsung oleh Raffles.

Dari penyelidikan Mackenzie, didapatkan bahwa bersistem feodal yang tanah-tanah di Jawa merupakan wewenang dan milik para penguasa atau kerajaan di Jawa.

Hasil dari tanah yang dapat berupa hasil bumi atau uang tersebut diserahkan oleh para petani kepada adipati atau bupati yang bertanggung jawab kepada penguasa (raja).

Penjualan tanah di Jawa belum dikenal atau belum dipraktikkan.

Dari penyelidikan Mackenzie ini Raffles menyimpulkan bahwa kondisi pertanahan (kepemilikan tanah) di Jawa mirip dengan di India. (Bastin, 1954: 68)

Saat itu India juga berada di bawah kekuasaan Perusahaan India Timur (EIC) yang dipimpin oleh Lord Minto.

Pemerintahan Inggris di India menerapkan sistem ryotwari yang saat itu diperkenalkan oleh Thomas Munro dengan menghapus zamindar (tuan tanah).

Dengan diterapkannya ryotwari, Lord Minto membuat adanya hubungan langsung antara pemerintah sebagai pemilik tanah dengan para petani sebagai  penyewa.

Sistem ini mengalami keberhasilan dengan peraturan yang menjamin keamanan dan perlindungan para petani yang membayar biaya sewa tanah kepada EIC.

Baca Juga  Solusi Airlangga untuk Menghindari Perang Saudara

Selain itu kebijakan yang diterapkan Raffles ini dipengaruhi oleh sistem pajak atas tanah yang berlaku di Inggris.

Pajak atas tanah tersebut merupakan manifestasi dari gagasan Adam Smith, James Stuart Mill, Sinclair, dan juga para tokoh ekonomi di abad XVIII.

Sistem tersebut menjadi dasar pengenalan atau penerapan ekonomi uang dan ekonomi liberal terhadap masyarakat di Jawa.

Pemikiran Raffles yang liberal mengenai hal ini didasarkan pada ide David Ricardo yang menciptakan konsep dan teori tentang The Rent of Land.

Pemikiran ini juga digabungkan dengan ide milik Thomas Robert Malthus yang memiliki pengaruh besar pada saat itu. (Luthfi, 2011: 30)

Raffles berkeinginan untuk mengubah nasib para petani di Jawa agar lebih bebas dan sejahtera dengan menerapkan sewa tanah.

Sistem ini dilandasi salah satu dari semangat Revolusi Prancis (1789) yaitu liberte atau kebebasan.

Kebebasan ini mencakup kebebasan seseorang dan adanya kepastian hukum.

Dalam sewa tanah Raffles menginginkan bahwa rakyat diberi kebebasan untuk menanam dan kebebasan perdagangan dengan adanya kepastian hukum mengenai pemerintah sebagai pemilik tanah dengan menyewakannya dengan biaya sewa yang telah ditentukan, sehingga rakyat tidak menjadi korban pemerasan para penguasa.

Pemerintahan Raffles yang liberal dan adanya sewa tanah pernah dilakukan ketika masa pimpinan Dirk van Hogendorp yang memerintah di Hindia Belanda pada tahun 1799-1808.

Hogendorp menghapuskan sistem feodal dengan mengatur kembali kedudukan para bupati dan penguasa daerah lainnya dan pemilikan dan penguasaan tanah yang sering menjadi sumber pemerasan dikembalikan kepada rakyat.

Tanah tersebut juga bebas untuk ditanami berbagai jenis tanaman dan juga bebas melakukan pekerjaan.

Akan tetapi sebagai gantinya Hogendorp menerapkan verplichte leveranties (penyerahan wajib) yaitu pajak yang berupa hasil bumi dan uang kepala.

Baca Juga  Kelebihan dan Kekurangan Sistem Perdagangan VOC

Dalam sistem ini, diharapkan rakyat dapat menjadi lebih produktif menghasilkan kopi, beras, lada, kapas, coklat, atau minyak kelapa. Itu juga diharapkan mendorong perkembangan pemasaran atau produksi ekspor