Menelusuri Konflik Kashmir: Perebutan Daerah Kashmir oleh India Vs Pakistan

sumber: usip.org
konflik kashmir
Sejarah Konflik Kashmir

Konflik antara dua negara yakni India dan Pakistan yang merebutkan wilayah Kashmir memang tidak pernah selesai dan sepakat.  Yang menjadi masalah ialah kekuasaan negara atas wilayah tersebut dan wilayah territorial sebagai bagian dari kedaulatan akan diperjuangkan secara mati-matian oleh negara yang bersengketa. Masalah Kashmir yang berlarut larut hingga kini pada awalnya bersumber dari penindasan umat Muslim oleh penduduk Hindu Dogra di Kashmir.

Sewaktu masih menjadi jajahan Inggris wilayah Asia Selatan dibagi menjadi dua oleh Inggirs, yakni British-India dan Princely State. Kemudian menjelang kemerdekaan, Lord Mountbatten wakil tertinggi Inggris terakhir India mengeluarkan dekrit menghapus kekuasaan Inggris. Sehingga penguasa Princely State diharuskan memilih antara India atau Pakistan berdasarkan kesamaan geografis, budaya, ekonomi, serta demografi.

Dilema Kashmir

Kashmir mengalami dilema akibat dikeluarkanya dekrit tersebut. Kashmir yang wilayahnya berada diantara kedua negara India dan Pakistan, memiliki monarki Hindu yang dipimpin Maharaja Hari Singh, oleh karena itu Kashmir merasa lebih dekat dengan India. Tetapi penduduk Kashmir mayoritas Muslim, sehingga kalau menurut dekrit tersebut wilayah Kashmir masuk Pakistan. Hingga kemerdekaan India dan Pakistan Singh belum memutuskan bergabung diantara kedua negara tersebut.

Pada masa penundaan tersebut, terjadi pemberontakan Poonch pada Oktober 1947 akibat pemecatan tentara yang berasal dari Poonch oleh Maharaja Singh, tentara tersebut digantikan oleh tentara Hindu dan Sikh. Panik menghadapi situasi ini Hari Singh meminta bantuan kepada India dibuktikan dengan pengiriman satu batalyon tentara India. Kehadiran pasukan India membuat Pakistan mengerahkan pasukan militernya secara terbuka. Dalam kalkulasi New Delhi keterlibatan Pakistan membuat konflik Kashmir semakin berlarut-larut dan pemberontak sukar dihentikan.

Pada tanggal 1 Januari 1948 Nehru meminta bantuan kepada PBB untuk menengahi masalah ini. PBB kemudian bertindak mengeluarkan tiga resolusi. Terutama resolusi yang ketiga berisi tentang plebisit (referendum) yang harus dilakukan oleh rakyat Kashmir. Plebesit tersebut hingga kini tidak pernah dilakukan oleh India maupun Pakistan.

Baca Juga  Pedang Terhunus Jepang di Timor

India yang khawatir rakyat Kashmir memilih Pakistan, maka pemerintahan India mengeluarkan opsi baru yaitu kehendak rakyatakan ditentukan wakil-wakil rakyat terpilih. Opsi ini kemudian dilakukan dengan diadakanya pemilu lokal pada tahun 1951.

Dalam pemilu tersebut mayoritas suara dimenangkan oleh Partai Kongres Kashmir, yaitu Ali Jammu dan Kashmir National Conference (AJKNC) dibawah pimpinan Sheikh Mohammed Abdullah. Pada sisi eksternal hubungan antara India dan Pakistan semakin tegang, pada tahun 1965 kedua negara tersebut kembali berperang. Peang kedua ini berakhir dengan kesepakatan Agreement dengan menarik pasukan tentara kedua belah pihak.

Pada tahun 1984 terjadi perubahan politik di Jammu dan Kashmir. Memburuknya hal tersebut diawali dengan pergantian kepemimpinan, pada tahun 1982 Sheikh Mohammad Abdullah menyerahkan kepemimpinanya kepada anaknya yaitu Farooq Abdullah. Kemudian pada bulan Juli 1988 serangkaian aksi demonstrasi anti pemerintah yang dipelopori rakyat di Kahsmir Valley ini terjadi. Konflik ini kembali pecah pada tahun 1990 dan menjadi babak baru perlawanan rakyat Kahsmir terhap pemerintahan India.