Sejarah Politik Asimilasi Prancis di Afrika

Politik Asimilasi Prancis di Afrika

Benua Afrika adalah salah satu benua yang menjadi sasaran imperialisme dan kolonialisme bangsa barat. Salah satu bangsa barat yang pernah menancapkan kekuasaannya di Afrika adalah Prancis. Dalam rangka mencapai tujuannya yaitu menguasai Afrika, salahsatu usaha yang dilakukan oleh Perancis adalah politik asimilasi. Asimilasi berasal dari bahasa latin assimilare yang berarti “menjadi sama” (D. Hendropuspito. 1989: 233). Secara istilah, asimilasi berarti perpaduan dua budaya atau lebih yang menghasilkan kebudayaan baru sedangkan ciri khas masing-masing budaya telah hilang.

Asimilasi dalam konteks ini adalah orang-orang pribumi di Afrika dianggap setara dengan orang Perancis. Hal tersebut diterapkan oleh Prancis dalam segala aspek kehidupan, antara lain: pendidikan, hukum, sosial, ekonomi, dan hak yang sama dalam pemerintahan (Riyadi. 2016: 69). Tujuan politik asimilasi yang dilakukan oleh Prancis ini tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka mencapai tujuannya sendiri yaitu menjadikan Afrika sebagai koloninya. Politik ini sebenarnya dilakukan Prancis untuk mengintegerasikan daerah-daerah milik Prancis di seberang lautan. Cara yang dilakukan Prancis dalam mencapai tujuannya itu adalah pelajaran tentang Bahasa Afrika dan kebudayaannya tidak diberikan dalam pendidikan kolonial Prancis (Darsiti Soeratman. 2012: 133)

Prancis berkeinginan untuk mendirikan bloc francais dengan melakukan penyatuan dengan daerah koloninya, hal ini didasarkan pada pertimbangan dari aspek politik, ekonomi, serta keyakinan tentang superioritas kultur bangsa Prancis. Dalam merealisasikan bloc francais tentu memerlukan orang-orang yang berpendidikan serta pemimpin-pemimpin politik. Maka dari itu rakyat daerah koloni Prancis diberi pendidikan yang baik tetapi terbatas, diselenggarakan pekerjaan umum dan dimasukan
ke dalam kekuatan ekonomi baru (Darsiti Soeratman. 2012: 133).

Secara hierarkis, pemerintahan berpusat di Paris yang berlaku sebagai pucuk pimpinan. Kekuasaan dipegang oleh menteri tanah jajahan dan parlemen sedangkan para dewan yang ada di tanah koloni hanya memperoleh kekuasaan yang bersifat kualitatif saja. Selain dalam bidang pemerintahan, pembatasan-pembatasan juga dilakukan dalam bidang ekonomi. Sektor ekonomi daerah koloni tidak diperhatikan sama sekali. Bahkan daerah koloni hanya dianggap sebagai objek eksploitasi semata
untuk kepentingan Prancis.

Baca Juga  Kehidupan Unik Suku Bushmen di Afrika

Pada saat berkobarnya Perang Dunia II nasib koloni-koloni berada dalam genggaman French Comittee of Nasional Liberation. Karena pada saat itu Prancis diduduki Jerman dan Inggris, sehingga di Prancis sendiri bisa dikatakan terdapat dua kubu pemerintahan yaitu pro Nazi Jerman dan Pro De Gaulle Inggris. Pada tahun 1944 seorang pemimpin Afrika Tengah yang pro De Gaulle berinisiatif mengadakan konverensi di Brazzaville. Konverensi yang dihadiri oleh pleven dan para pegawai Prancis lainnya bertujuan membicarakan masalah-masalah di daerah koloni.

Dalam konverensi juga dibahas mengenai pembentukan dewan perwakilan di daerah koloni, pembentukan koloni baru di Paris, dan pembaharuan yang luas dalam bidang sosial dan ekonomi. Walaupun konverensi bertujuan sebagai peletak dasar perubahan mendasar yang luas, akan tetapi tetap dibatasi oleh prinsip-prinsip dan aturan “asimilasi”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konverensi tersebut tidak menjadikan daerah koloni sebagai daerah yang otonom akan tetapi tetap berada dalam pengaruh kekuasaan Prancis.

Konverensi Brazzanville tersebut menghasilkan keputusan yang mencakup tiga bidang, yakni organisasi politik, masalah-masalah sosial, dan masalah-masalah ekonomi. Organisasi politik ada dua macam yakni organisasi politik di Prancis dan organisasi politik di daerah koloni, meskipun berbeda tetapi organisasi politik tersebut tetap bertanggungjawab kepada pusat di Perancis Metropolitan. Dalam masalah sosial penduduk bumiputra tidak boleh diancam dan tidak boleh diperintah untuk kepentingan eksploitasi. Koloni adalah tempat tinggal bagi penduduk bumiputra dan orang-orang Eropa. Dalam masalah ekonomi pemerintah memajukan produksi serta menaikkan standar hidup rakyat koloni dan menganjurkan untuk membuka industrialisasi di tanah-tanah koloni juga penelitian-penelitian untuk meningkatkan hasil pertanian atau hasil lainnya (Darsiti Soeratman. 2012: 137).

Sumber:

D. Hendropuspito. 1989. Sosiologi Semantik. Yogyakarta: Kanisius.

Baca Juga  Dampak Ekonomi Nasionalisasi Terusan Suez oleh Mesir (1956)

Riyadi. 2016. Sejarah Afrika Dari Masa Kuno Sampai Modern. Surabaya: UNESA PRESS.

Soeratman, Darsiti. 2012. Sejarah Afrika. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

.

Penulis: Victor Antonio Jevon

Editor: Adien Tsaqif