Politik Isolasi Jepang pada Masa Pemerintahan Tokugawa (1638-1863)

Jepang merupakan salah satu negara maju di benua Asia bahkan dunia. Negara ini sendiri menganut sistem negara monarki konstitusional yang sangat membatasi kekuasaan Kaisar Jepang. Selama lebih dari dua ratus tahun , Jepang secara berturut-turut berada di bawah kepimimpinan kekaisaran. Yang kemudian pada masa Perang Dunia berlangsung diduduki oleh kaisar ( Ruth Benedict, 1982:107).

Sebagai bangsa yang pernah memiliki sejarah sebagai suku bangsa yang terisolasi, kemudian berubah menjadi masyarakat industri terkemuka yang paling berpengaruh, tentunya menjadi sangat menarik mempelajari latar belakang budaya dan pola politik yang dimiliki oleh bangsa Jepang yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sejarah bangsanya yang pernah mengalami masa politik isolasi yaitu sejak 1638 sampai 1863, yang juga disebut dengan periode Tokugawa.

Selama lebih dari dua ratus tahun pada masa Edo, Jepang secara berturut-turut berada di bawah kepimimpinan keluarga Tokugawa. Pada periode ini juga Jepang menjalankan Politik sakoku atau isolasi. Politik sakoku adalah suatu kebijakan politik yang menutup diri dari intervensi asing dalam segala bidang.

Zaman Edo sendiri berlangsung dari 1603-1866, dan politik isolasi mulai diberlakukan pada tahun 1633 yaitu pada masa kepemimpinan Tokugawa Iemetsu (Shogun ke-3). Dalam ketetapannya Jepang dilarang untuk berhubungan dengan dunia luar kecuali untuk pedagang Cina dan Belanda melalui pelabuhannya di Nagasaki dan Dezima. Pada saat menjalani masa politik isolasi ini masalah-masalah hubungan luar negeri tidak diperhatikan oleh Jepang, namun sebelumnya kontak-kontak penting antara Jepang dengan dunia luar terjadi untuk pertama kalinya pada abad ke 7 dan 9 antara tahun 607-838, yaitu ketika pemerintahan Jepang melakukan upaya-upaya ambisius untuk mempelajari dan menerapkan berbagai bidang ilmu dari Negara Cina yang pada saat itu merupakan salah satu Negara yang telah mengalami kemajuan dalam bidang kebudayaan dan pengetahuan terlebih dulu.

Kegiatan hubungan luar negeri ini kemudian terputus berabad-abad sampai terjadinya dua serangan yang gagal yang terjadi pada zaman Kamakura (zaman feodal awal yang terletak di daerah Kamakura pada tahun 1192-1333), yang menyerang wilayah Kyushu pada tahun 1274 dan tahun 1281 oleh orang-orang Mongol yang saat itu menguasai Cina oleh Kubilai Khan. Ia mengorganisir pasukannya untuk menyerang kepulauan Jepang, Rusia, dan sebagian Timur Tengah. Serbuan tersebut gagal dikarenakan kondisi cuaca, yaitu terjadinya angin topan yang akhirnya dipercaya oleh orang Jepang sebagai Dewa Angin. Berdasarkan kepercayaan orang Jepang itulah akhirnya angin topan yang berhasil menggagalkan serangan dari Kubilai Khan tersebut disebut dengan Kamikaze atau angin suci (Rikihie, Inoguchi, Roger Pineau, 2008:17)

Setelah kegagalan serangan dari Kubilai Khan tersebut, Jepang berhasil menguasai semua propinsi yang berada di Jepang Tengah. Yaitu pada masa kepemimpinan Ashikaga Yoshimitsu yang berhasil mengadakan hubungan dagang dengan kekuasaan dinasti Ming di Cina. Produksi dalam negeri menjadi meningkat dan terjadi perbaikan di sektor pertanian. Pada zaman ini yang disebut dengan zaman Muromachi (John Whitney Hall, 2008:183).

Kemudian pada tahun 1542 datanglah untuk pertama kalinya para pedagang Portugis dan biarawan Jesuit di Kyushu. Mereka memperkenalkan dua hal baru kepada masyarakat Jepang yaitu senjata dan agama Kristen. Hal ini terjadi karena Oda Nobunaga ingin melancarkan hubungan perdagangan luar negerinya yang pada waktu itu yang didominasi oleh bangsa Eropa. Tokoh terkenal yang menjadi pelindung agama Kristen ini adalah Oda Nobunaga yang merupakan pemimpin (Udaijin) pada zaman yang dikenal dengan nama Azuchi Momoyama (Kenneth G Henshall, 2004:45).

Baca Juga  Tentara Asing Jepang dalam Perang Dunia II dari Asia Timur

Setelah wafatnya Oda Nobunaga, kepemimpinan digantikan oleh pengikut Oda yaitu Toyotomi Hideyoshi. Pada masa kepemimpinan Hideyoshi inilah penyebaran agama Kristen yang dibawa oleh bangsa Eropa dilarang. Menurut Toyotomi kebijakannya tersebut diambil karena agama Kristen di Jepang dianggapnya telah mengganggu orientasi penyatuan negeri, dan adanya kecurigaan Hideyoshi terhadap dominasi orang-orang Eropa pada waktu itu.

Setelah Hideyoshi berhasil menyatukan Jepang, kemudian muncul penguasa baru dari keluarga Tokugawa, yaitu Tokugawa Ieasu yang muncul sebagai penguasa baru setelah kemenangannya dalam perang Sekigahara mengalahkan keluarga Mitsunari yang merupakan pendukung dari keluarga penguasa terdahulunya Toyotomi Hideyoshi pada tahun 1600.

Dalam menjalankan kebijakan pemerintahannya Ieasu memiliki pandangan yang sama dengan pendahulunya Hideyoshi mengenai pelarangan masuknya agama Kristen, yang kemudian pada masa Tokugawa ini ditetapkan menjadi peraturan nasional pada tahun 1612. Larangan agama ini kemudian disusul dengan adanya pelarangan orang Jepang ke luar negeri pada tahun 1635. Kebijaksanaan lainnya yaitu mengetatkan pengawasan dagang dengan Negara lain pada tahun 1639. Bangsa Eropa yang diizinkan berdagang ke Jepang hanyalah orang Belanda melalui kantor dagangnya di Dezima dan Nagasaki. Kebijaksanaan isolasi inilah yang kemudian dikenal dengan nama Sakoku (Politik Isolasi).

Keadaan Sosial dan Politik 

Ketika Jepang telah disatukan oleh kerajaan Yamato yang pemimpinnya dipercaya memiliki kekuatan magis sebagai keturunan dari dewi matahari, hal inilah kemudian Jepang mengawali masa pemrintahannya sebagai Negara monarki yang berturut-turut di pimpin oleh seorang kaisar dari tahun 250 sampai 1185. Namun pada kenyataannya peran dan fungsi kaisar sebagai penguasa pada zaman monarki ini mengalami pasang surut dan berbagai kendala, baik dari pihak bangsawan maupun para pendeta Buddha yang pada waktu itu sedang gencar-gencarnya mempelajari berbagai ilmu dari Cina dan berusaha menerapkannya dalam berbagai bidang. Dan ketika memasuki zaman feudal peran dari kaisar pun semakin terabaikan, sehingga berbagai cara dan upaya dilakukan dari pihak istana untuk terus berusaha mengembalikan wewenang dan kekuasaan ke tangan kaisar.

Secara spesifik kebijakan-kebijakan yang berlaku pada zaman Edo hampir sama seperti kebijakan-kebijakan yang berlaku pada masa pendahulunya yaitu institusi yang didirikan oleh Oda dan diteruskan oleh Hideyoshi, tetapi kemudian Ieasu menyusun kebijakan-kebijakan tersebut secara lebih sistematis dan menetapkan beberapa kebijakannya sebagai falsafah nasional. Bagi Ieasu Kelangsungan hidup dari para daimyou ini merupakan hal yang penting untuk menjadi perhatian utama, karena berdasarkan sejarah setiap pemberontakan dan pertempuran yang terjadi pada masa-masa sebelumnya selalu melibatkan kekuatan dari para daimyou. Dengan begitu Ieasu meminta para daimyou untuk memberikan pengabdian penuh dan kesetiaan kepadanya. Ieasu melarang para daimyou untuk membentuk aliansi antar sesamanya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penghianatan ataupun penyerangan dari kelompok-kelompok yang ingin menyerangnya. Lebih jauh lagi Ieasu memberikan kontrol penuh terhadap setiap pernikahan para daimyou yang harus berada dibawah persetujuannya. Dari kebijakannya ini Ieasu mencoba belajar dari kegagalan-kegagalan yang telah dilalui oleh kedua pelopor sebelumnya.

Kemudian pada masa generasi Tokugawa ke-3, Tokugawa Iemitsu membentuk badan pengawas untuk mengawasi seluruh daimyou di seluruh negeri yang disebut Mitsuke. Selain itu Iemitsu juga mendirikan badan pengawas untuk mengawasi kuil-kuil Buddha di seluruh negeri yang disebut Jishabugyou dan Kanjobugyou untuk mengawasi urusan tanah dan keuangan militer. Pada zaman Edo sistem pemerintahan yang berlaku disebut dengan sistem bakuhan. Bakuhan adalah singakatan dari bakufu dan han, han yaitu sama dengan kedaimyou-an atau para pemimpin daerah yang bertugas untuk mengawasi daerah atau disebut juga dengan sistem pemerintahan semi otonomi yang bertugas mengawasi daerah administratif atau propinsi. Pemerintahan bakufu (militer) bertindak sebagai pemerintah pusat (Andrew Gordon, 2003:13).

Baca Juga  Perkembangan Islam di Jepang pada Abad Ke-19 hingga Sekarang

Pada zaman Edo, jumlah para daimyou berkisar antara 260-270 orang, para daimyou ini dibagi atas tiga golongan oleh Tokugawa yaitu; Sinpan daimyou, yaitu para daimyou yang merupakan keturunan langsung dari keluarga Tokugawa; Fudai daimyou, yang merupakan pengikut Ieasu yaitu Tokugawa pertama; dan Tozama daimyou, yaitu daimyou yang diangkat oleh Ieasu pada waktu meletusnya perang Sekigahara. Untuk menghindari perebutan kekuasaan dan memperkuat pertahanan Tokugawa menempatkan para daimyou yang paling setia di sekitar wilayah Edo, dan para daimyou yang diragukan kesetiaanya ditempatkan di wilayah-wilayah yang letaknya agak jauh dari Edo seperti di Kyushu dan Hokkaido (Ryuugakusei no Tameno Nihonshi, 2004:88).

Peraturan lain yang ditetapkan untuk mengawasi gerak-gerik dari para pemimpin daerah ini adalah, ditetapkannya peraturan Sankin kotai, yaitu peraturan yang menetapkan bahwa para daimyou beserta anak dan istrinya harus menetap di Edo dan di daerah administratifnya secara bergiliran dalam waktu satu tahun.12 Sementara daimyou pergi ke daerah administratifnya anak dan istrinya harus menetap di Edo. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat mengontrol para daimyounya, dengan jalan ini maka tidak ada kesempatan bagi para daimyou untuk menghimpun kekuatan ataupun melakukan berbagai upaya untuk menggulingkan pemerintah karena istri-istri dan anak-anak dari para daimyou tersebut berada dalam kendali pemerintah pusat di Edo.

Pada zaman Edo ini untuk menghindari berbagai upaya pemberontakan yang mungkin dapat dilakukan baik dari pihak istana maupun dari kalangan pendukung kaisar, maka pihak pemerintah mengeluarkan peraturan lain tentang pengaturan istana Kyoto. Peraturan yang dikeluarkan oleh Tokugawa ke-2, Hidetada ini dikenal dengan nama Kinchu Narabaini Kuge Shohatto. Isi dari peraturan ini diantaranya adalah ketidakbolehan kaisar untuk melibatkan diri dalam kehidupan politik dan tugasnya adalah memperdalam ilmu dan kebudayaan Jepang; dan kenaikan pangkat para bangsawan istana harus atas ijin bakufu; para pemimpin daerah dilarang memasuki atau menghadap langsung kaisar di istana Kyoto, agar kaisar tidak berkomplot dengan para pemimpin daerah.

Idiologi yang diajarkan pada zaman Edo itu sendiri dipengaruhi oleh tiga macam pemikiran yaitu; Confucianisme Management School, Western Management School, dan Religious Management School (Budi Saronto, 1997:112). Selain itu, hal yang terjadi dalam masyarakat Jepang pada masa politik isolasi Jepang erat pengaruhnya dengan sistem yang diterapkan oleh pemerintah Jepang dimana masyarakatnya diharuskan untuk mempercayai bahwa seorang Kaisar adalah keturunan dari Ameteratsu yang menjadi Dewa mereka. Sementara pada masa Tokugawa bentuk feodalisme yang berhasil diterapkan pemerintah Jepang ini dibuktikan dengan dibuatnya “falsafah nasional” bangsa Jepang yang digunakan sebagai pegangan hidup yang dalam bahasa Jepangnya disebut “kokutai no honggi” (prinsip dasar negara), dimana prinsip tersebut menempatkan Kaisar sebagai penguasa negara yang merupakan keturunan langsung dari Amaterasu (Dewa) (Abdul Irsan, 2007:47).

Kemudian seperti kebijakan yang berlaku pada masa pendahulunya yaitu Oda dan Toyotomi, sistem pelapisan yang telah dicanangkan oleh kedua pendahulunya tersebut pada zaman Edo diketatkan kembali. Masyarakat dibagi menjadi empat kelas sosial, yang disebut dengan Shinokosho16 yang merupakan singkatan dari shi artinya bushi atau militer, noo artinya noomin atau petani, Koo artinya koosakunin atau tukang, dan sho artinya shonin atau pedagang. Dan dibawah kelas ini disebut dengan eta dan hinin yang dianggap sebagai kelas terendah yang mungkin dapat disamakan dengan kaum budak.

Baca Juga  Sejarah Restorasi Meiji, Tonggak Awal Modernisasi Jepang

Kelas militer juga dibagi menjadi tiga kelas; shogun yang merupakan kelas militer teratas; lapisan berikutnya gokenin; kemudian kelas dibawahnya disebut Asigaru. Kemudian untuk kelas petani dibagi menjadi dua lapisan yaitu; tuan tanah yang memiliki tanah luas sendiri dan kelas petani penyakap, termasuk petani miskin atau buruh tani. Seperangkat peraturan juga dikeluarkan untuk kelas petani. Yaitu para petani dilarang berpindah tempat tinggal; dilarang menjual ladang atau sawahnya, dilarang pindah pekerjaan, dilarang menanami ladang dan sawahnya dengan tanaman-tanaman lain kecuali yang sudah ditentukan oleh pemerintah, wajib menyetor pajak kepada pemerintah sesuai jumlah yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

Tujuan utama ditetapkannya sistem pelapisan sosial yang ketat ini ialah untuk melaksanakan pengawasan feodal militer secara ketat. Seseorang tidak diperbolehkan menukar status kelasnya, sehingga sistem pelapisan sosial ini berlaku secara turun temurun. Seseorang juga dilarang melakukan perkawinan campuran, sehingga diskriminasi sosial sangat tajam di masyarakat Tokugawa ini.

Akhir Politik Isolasi

Akhir politik Isolasi yang diterapkan oleh Jepang berawal dari berkembangnya Ilmu pengetahuan dari dunia barat dimana memunculkan pendapat baru yang menentang akan kebijakan politik isolasi yang dilakukan oleh Bakufu terhadap Jepang. Pada awalnya politik isolasi selama 200 tahun berhasil membangun Jepang dengan identitas sebagai masyarakat feodal yang kuat serta kebudayaan Jepang yang sudah mengalami kematangan ditandai dengan menguatnya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat Jepang. Hal ini ditandai dengan keberhasilan Jepang dalam menghidarkan diri dari perpecahan nasional sebab Ikharisma tenno dan ideologi Tennoisme  yang mencanangkan anti orang asing. Namun disisi lain dengan melaksanakan politik isolasi, Jepang menjadi negara terbelakang. Di tengah-tengah keadaan demikian itulah lahir nasionalisme Eropa Barat. Nasionalisme ini tumbuh menjadi suatu aliran yang penuh emosi dan sentimen sehingga nasionalisme Barat melahirkan kolonialisme, yaitu mencari jajahan di luar benuanya sendiri (Prof. Dr. Suhartono, 2001:6).

Maka dari itu untuk mengimbangi keterasingan dari dunia luar agar tidak tertinggal dalam bidang ilmu pengetahuan masyarakat Jepang mulai mempelajari ilmu-ilmu sains dimana mereka mempelajari ilmu tersebut dari negeri Belanda. Bahkan ilmu-ilmu yang didapatkan tersebut dimasukkan dalam sistem pendidikan. Namun kebijakan pemerintah Jepang hanya mengizinkan Belanda untuk tinggal di Dejima tanpa masuk wilayah Jepang yang membuat masyarakat lebih objektif dalam menerima ilmu-ilmu dari Belanda tersebut. Hal ini dilakukan oleh Jepang karena meskipun sudah mau mempelajari ilmu dari luar namun masih harus menjunjung tinggi tradisinya agar tidak kecampur oleh pengaruh luar yang negatif.

Nantinya hasil pembelajaran sains dari Belanda ini menjadi metode struktural dalam upaya pemerintah agar masyarakat tidak terkontaminasi budaya barat dan tetap menjunjung tinggi tradisi Jepang. Selain daripada ideologi konfusianisme, dan etika Bushido, ajaran Shintoisme juga merupakan ajaran tradisional Jepang yang didalamnya banyak mengajarkan mengenai nilai-nilai kesetiaan pada kaisar atau pemimpin dan hormat pada arwah leluhur (Matsumae Takeshi and Sonoda Koyu, 2008:328-388).

.

Penulis: Yoneka Noorca Erlangga

Editor: Adien Tsaqif 

Ilustrasi: Muhammad Alif