Sejarah Runtuhnya Kerajaan Cirebon

Sejarah Kerajaan Cirebon

Ketika kolonialisasai mulai masuk ke Nusantara, politik Kerajaan Cirebon mulai dicampuri oleh pihak kolonial asing yaitu VOC.

Hal ini disebabkan oleh perjanjian dengan VOC antara lain perjanjian pada 7 Junuari 1681, selain mencampuri urusan politik Kerajaan Cirebon VOC juga memonopoli ekonomi dan perdagangan di Kerajaan Cirebon (Poesponegoro, 2009: 60).

Mulai tahun 1697, Kerajaan Cirebon terbagi menjadi dua atas Kacirebonan dan Kaprabonan, pada tahun ini pula Kerajaan Cirebon mulai mengalami kemerosotan akibat adanya kolonialisme (Poesponegoro, 2009).

Selain karena adanya kolonialisme, runtuhnya Kerajaan Cirebon diakibatkan oleh campur tangan Kerajaan Mataram dan Kerajaan Banten.

Latar belakang kedua kerajaan ini ingin menguasai Kerajaan Cirebon sebab berada di lokasi perdagangan yang strategis. Sehingga mereka berebut pengaruhnya di Kerajaan Cirebon.

Dalam upaya untuk menanamkan pengaruh di Kerajaan Cirebon, Mataram pada pemerintahan Sultan Amangkurat I dengan pemerintahannya yang diktator menyandera Panembahan Ratu II hingga wafat dan dimakamkan di Yogyakarta, Sultan Amangkurat I juga menyandera kedua putra dari Panembahan Ratu II yaitu Pangeran Kartawijaya dan Pangeran Martawijaya.

Akibatnya, Kerajaan Cirebon mengalami kekosongan kekuasaan dan kemudian Pangeran Wangsakerta diangkat menjadi Sultan.

Dengan bantuan Trunojoyo dari Banten yang dulunya merupakan daerah kekuasaan Cirebon yang melepaskan diri kemudian berhasil mengeluarkan kedua pangeran yang disandera oleh Sultan Amangkurat II di Kerajaan Mataram.

Sekembalinya Pangeran Martawijaya ke Cirebon kemudian menduduki keraton yang sudah ada dan mendirikan kembali Keraton Kasepuhan dengan gelar Sultan Sepuh I.

Pada 1697, Sultan Sepuh I wafat dan sebelumnya belum dipilih penerus bagi Keraton Kasepuhan. Namun karena Sultan Sepuh I memiliki dua orang putra maka terjadi perselisihan antara keduanya tentang hak waris.

Pada akhirnya VOC ikut terlibat dalam meredakan perseteruan ini dengan mengadakan perjanjian pada 4 Agustus 1699, di Batavia.

Baca Juga  Kebijakan Ekonomi Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal

Inti dari perjanjian ini mengenai pembagian hak waris, pada akhirnya kedua putra dari Sultan Sepuh bersama sama menjalankan pemerintahan di Keraton.

Kemudian Dipati Anom sebagi kakak tertua membagi keraton menjadi dua yaitu Kerajaan Kasepuhan dipimpin oleh Pangeran Dipati Anom dengan gelar Sultan Sepuh II dan Kacirebonan dipimpin oleh Pangeran Aria Adiwijaya dengan gelar Pangeran Aria Cirebon.

Selain menjadi Sultan Kacirebonan, Pangeran Aria Cirebon juga diangkat menjadi overseer atau pengawas bupati di Priangan oleh VOC pada tahun 1706. Pengangkatan ini merupakan dalih VOC untuk menguasai Cirebon secara seutuhnya.

Karena Pangeran Aria yang banyak melanggar peraturan VOC maka ia dibuang dan diasingkan oleh VOC sehingga Kacirebonan dihapuskan dan digantikan menjadi Keanoman. Pada akhirnya di Cirebon terdapat dua kerajaan yaitu Kasepuhan dan Keanoma.

Keraton Keanoman dibangun oleh Sultan Kartawijaya dengan gelar Sultan Anom I.

Hingga pada akhirnya terdapat konflik diantara para sultan akan kekuasaan atas Cirebon.

Hal ini dimanfaatkan oleh VOC untuk menanamkan pengaruhnya dalam keluarga keraton. VOC berlagak sebagai penegah dan melakukan banyak perjanjian yang menguntungkan VOC dan para sultan harus menyetujuinya.

Pada akhirnya akibat banyaknya campur tangan VOC dalam lingkup kerajaan di Cirebon membuat kerajaan menjadi terpuruk.

Sultan tak memiliki kuasa atas keraton dan hanya menjadi simbol dan sepenuhnya menjadi boneka bagi pemerintahan VOC sebab apapun keputusan yang akan diambil sultan harus atas persetujuan dan izin VOC.

Peninggalan Kerajaan Cirebon

Cirebon merupakan pusat bagi keagamaan yang tujan penyebaranya berada di berbagai tempat. Banyaknya peninggalan-peninggalan tarekat keagamaan dan sumber keagamaan di Cirebon seperti Tasawuf, Kubrawiyah, Qadariyah, Shattariyah, dan Tijaniyah cukup berkembang di Cirebon bila dilihat Cirebon sebagai pusat keagamaan bagi agama islam.

Baca Juga  Dampak Positif dan Negatif Sistem Pemerintahan Daendels

Selain peninggalan tarekat-tarekat agama islam, Cirebon juga mempunyai peninggalan yang berupa naskah-naskah kuno layaknya kerajaaan atau kerajaan lain di Nusantara, naskah-naskah kuno tersebut antara lain seperti Babad Tjerbon, Tjarita Purwaka Tjaruban Nagari, dan Perpakem Tjerbon (Poesponegoro, 2009).

Penulis: Adelio Aksel, Anezia Syaharani, Disti Orisa