Sistem Pemerintahan Daendels di Indonesia

Sistem Pemerintahan Daendels di Indonesia

Pada awal XIX penduduk Jawa berjumlah sekitar 4.615.270 yang di mana kira-kira lebih dari 1,5 penduduk hidup di daerah kerajaan dan 3 juta penduduk yang lainnya hidup langsung di bawah pemerintah kolonial.

Akibat dari pemerataan penduduk yang tidak rata, sehingga banyak dari mereka meninggalkan tempat asalnya.

Sebagai contoh penduduk yang ada di daerah Banyuwangi yang awalnya dihuni oleh 80 ribu penduduk turun menjadi sekitar 8 ribu dikarenakan banyaknya beban yang harus mereka tanggung dengan berbagai kewajiban yang lainnya.

Dalam menghadapi kondisi rakyat saat itu yang serba mengalami keterbelakangan , kaum liberal berpendapat bahwa hal itu disebabkan oleh sistem feodal yang menyebabkan rakyat menderita.

Oleh karena itu, Daendels menjalankan pemerintahannya yang bertujuan untuk memberantas sistem yang telah dibuat oleh VOC.

Adanya pembatasan hak-hak bupati untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terutama berhubungan dengan penguasaan tanah.

Daendels merupakan seseorang yang mengutamakan prinsip pemerintahan yang revolusioner dengan membawa gagasan pembaruan terutama di Jawa yang menjadi pusat sentral kekuasaan Belanda.

Seorang Daendels menganggap dirinya sendiri sebagai diktaktor.

Selama Daendels memerintah di Jawa, ia telah memberikan pengaruh yang cukup besar dan banyak mencapai hasil yang sangat signifikan.

Akan tetapi, tidak sedikit juga yang menjadikan namanya menjadi buruk terutama oleh orang yang kepentingannya bertentangan oleh Daendels.

Dalam menjalankan pemerintahannya, Daendels melakukan reformasi total administrasi dan melantik semua bupati yang ada di Jawa menjadi pejabat pemerintahan Belanda dengan tujuan untuk melindungi mereka dari pemerasan yang dilakukan oleh pihak Belanda.

Daendels merupakan seseorang yang mempunyai pandangan berlebihan terhadap kedudukan dan kekuasaanya.

Daendels bahkan mengabaikan adanya perjanjian dagang dengan Amerika Serikat dan beberapa pejabat yang ada di Jawa.

Baca Juga  Kebijakan Sistem Sewa Tanah Masa Pemerintahan Raffles

Daendels selalu menunjukan sikap sewenang-wenangnya dengan menganggap bahwa dirinya merasa hukum tidak berlaku bagi dirinya.

Dia menolak bekerja sama dan berkompromi apabila hal tersebut dirasa tidak menguntungkan dan tidak sesuai dengan kepentingannya.

Sesuai dengan prinsip yang dijalaninnya, Daendels membatasi ruang dan kekuasaan raja-raja antara lain melarang jualbeli jabatan dan mengatur kembali hak-hak penguuasa daerah.